, ,

Mahfud MD Blak-blakan Sebut Modus Politik Puan Maharani Terkait Surat Pemakzulan Wapres Gibran

oleh -14 Dilihat
oleh

Mahfud MD Blak-blakan Sebut Pernyataan Puan Maharani tentang Pemakzulan Gibran Adalah Modus Politik

Majalah Tanjung Pinang Mahfud MD Mantan Menko Polhukam mengkritik pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengaku belum melihat surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mahfud, mustahil surat itu tak sampai ke tangan DPR, apalagi sudah diketahui publik melalui media dan konferensi pers.

Poin-Poin Pernyataan Mahfud MD:

  1. “Modus Politik”:

    “Menurut saya, ini masih mencari modus politik yang bisa diterima oleh semuanya,” kata Mahfud. Ia meragukan alasan ‘belum lihat surat’ dari Puan yang dinilai sekadar pembenaran publik.

  2. Publikasi Besar-besaran:
    Mahfud menekankan bahwa surat permohonan pemakzulan itu telah dipublikasikan secara luas — muncul di media massa dan platform daring — sehingga klaim tidak menerima surat menjadi tidak relevan.

  3. Proses Hukum yang Jelas:
    Ia menjelaskan prosedur internal DPR: surat akan dicatat oleh Sekretariat Jenderal, diteruskan ke pimpinan, lalu didiskusikan di Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke paripurna.

  4. Walau Lalu-lalang, Harus Ada Tindak Lanjut:
    Menurut Mahfud, jika surat dianggap serius, pimpinan DPR mesti memanggil dan memprosesnya sesuai mekanisme, bukan mengabaikannya.

  5. Kegaduhan karena DPR Tak Anggap Ada Surat:
    Justru yang bikin gaduh, DPR mengaku “belum terima” surat, padahal publik sudah ramai membahas dan melihatnya di berbagai media.

  6. Mahfud MD
    Mahfud MD

Baca Juga:Koperasi Merah Putih Bangun Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Mahfud MD Mengapa Ini Bisa Jadi ‘Modus’?

  • Ibrahim, pengamat politik dari Universitas Indonesia:
    “Dengan bilang belum terima, DPR bisa menarik waktu, menunda respons formal, dan meredam kehebohan publik tanpa harus menanggapi secara substansial.”

Bagaimana Seharusnya Proses DPR?

Berdasarkan UU dan tata tertib DPR:

  1. Sekjen mencatat penerimaan surat

  2. Bamus (pimpinan + fraaksi) membahas kelayakan

Menurut Mahfud, tak ada celah untuk terbengkalai selama dewan bekerja sesuai prosedur.

Tantangan Politik di Balik Surutnya Respons DPR

  • Penanganan surat ini bukan sekadar administrasi — namun pertaruhan kredibilitas DPR di mata publik.

  • Mahfud menyinggung bahwa ketidaktegasan dalam merespons bisa memicu preseden buruk bagi institusi legislatif.

  • Polemik surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan TNI kepada DPR RI terus bergulir. Namun, pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut belum mengetahui atau menerima surat tersebut menuai sorotan tajam.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara dan menilai pernyataan Puan sebagai modus politik.

    “Kalau bilang belum lihat suratnya, padahal sudah ada di media, jumpa pers, dan bahkan ramai dibahas publik, itu namanya modus. Sedang cari-cari alasan politik,” ujar Mahfud MD.

    Mahfud: Prosedur DPR Jelas, Bukan Alasan Tidak Tahu

    Mahfud menjelaskan bahwa prosedur di DPR sangat jelas. Jika ada surat masuk, seharusnya Sekretariat Jenderal DPR mengonfirmasi penerimaan, kemudian meneruskan surat ke pimpinan untuk diproses lebih lanjut.

    “Kalau surat dianggap penting, bisa dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus), lalu ke paripurna. Tapi jangan bilang belum tahu, karena rakyat sudah tahu. DPR ini wakil rakyat, bukan orang asing yang tidak tahu apa-apa,” lanjut Mahfud.

Post Views: 14
Skintific